MAJALAH MAA PAPUA

TOTA MAPIHA BUKAN TANAH SEMBARANG: KASIH MENEMBUS SEGALA PERBEDAAN SEMUA SUKU BANGSA DUNIA


Breaking News

Sabtu, 05 Agustus 2017

PEMEKARAN MAPIA RAYA PINTU MASUK MILITER KOLONIAL




Pasukan Gabungan. Foto: Ist.

NABIRE, MAJALAHMAAPAPUA--Solidaritas Mahasiswa, Pemuda,Tokoh Agama,Tokoh Adat,Tokoh intelektual,Tokoh perempuan,bersama Alam Semesta Papua menolak Pemekaran kabupaten Mapia yang berjuang oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan beberapa unsur yang ada di atas ini.

Dengan tegas kami meminta kepada Pemerintah daerah Dogiyai bersama Tim Pemekaran jangan membuat rakyat tersakiti dengan tindakan yang bertolak belakang dengan keinginan rakyat TOTA MAPIHA yang selama ini mereka ingin hidup tenang dan tentram tanpa Pemekaran Wiyalah

Penias Tenadou Pakage Mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai kepada Majalahmaapapua di depan halaman Gubuk ( Podedatakebo)  di Wonorejo  pada hari kamis 05/07 /2017) dia mengatakan rencana Pemekaran Kabupaten Mapia Raya hanya akan membawa malah petaka yang sangat bagi masyarakat Mapia dan sungguh tidak bermamfaat sama sekali bagi rakyat setempat kata dia.

”Untuk elit kolol alias pejabat Daerah  kata dia yang di sebut Raja Kecil katanya
 
"Penolakan
Pemekaran di Papua pada umumnya dan kawasan pegunungan tengah Papua khususnya ini terjadi karena dengan adanya penempatan pasukan Militer Indonesia yang berlebihan dalam lebel militer organik dan non organik di seluruh tanah Papua kami akan di habisi

Ini telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran ( HAM ) terberat di Indonesia dan tindakan ini membuat seluruh rakyat Papua pada umumnya dan pada khususnya rakyat terus selalu tersakiti dan menangis," ungkapnya saat di wawancarai

Kekerasan demi kekerasan, tambah dia, yang dilakukan
Aparat keamanan Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum pernah di pertanggungjawabkan. Saya secara tegas ,Pemekaran hanya membuka pintu untuk aparat melakukan pelanggaran HAM berat di Papua.

 Meningat tindakan-tindakan tersebut, Tokoh  Pemuda,Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat,Tokoh Perempuan,Tokoh intelektual,Tokoh Agama,Tokoh Kepala Suku besar  di wilayah TOTA MAPIHA Mahasiswa, Pelajar, dan bersama leluhur yang mendahui kami, Alam Semesta Bangsa Papua merangkum dalam 9 sikap sebagai tuntutan kami yaitu sebagai berikut

Pertama: Kami menolak dengan tegas  upaya perjuang permekaran Kabupaten Mapia Raya yang sedang berjuang oleh sekelintir orang tanpa ada persetujuan dari berbagai stakeholder yang ada maka stop berjuang.

Kedua: Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, MRP, segera memanggil pemerintah kabupaten Dogiyai bersama Ketua  Tim Pemekaran dalam rangka menyampaikan dan menjelaskan draft kajian akademis tentang apakah ada resolusi bersama dari rakyat atau tidak di depan Masiswa bersama kepala suku besar (RPM SIMAPITOWA) dan depan seluruh rakyat Bangsa papua Barat di jayapura.

Ketiga: Menteri Dirjen (OTDA) di Jakarta segera menghentikan atau mengeluarkan rekomendasi penolakan tegas atas Kabupaten Mapia Raya yang sedang upaya oleh elit lokal kabupaten Dogiyai
.
Keempat: Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Bapak Ir. Joko widodo mohon instruksikan atas upaya perjuangan
Pemekaran di wilayah TOTA MAPIHA, ini bukan permintaan dari rakyat setempat.

Kelima: Presiden Republik Indonesia di Jakarta Bapak Joko Widodo segera menarik pasukan Organik dan non organik dari Papua
yang berkeliaran ini

Keenam: Bupati Kabupaten  Dogiyai  segera mengelurkan surat penolakan tegas atas pemekaran Kabupaten Mapia Raya

Ketujuh: Bupati Kabupaten  Dogiyai segera menghentikan keterlibatan kepala suku palsu yang mengatas namakan pemilikan ulayat untuk melakukan pelepasan tanah adat atau persetujuan rakyat setempat.

Kedelapan: Bupati Kabupaten Dogiyai bersama Intelektual (TOTA MAPIHA) stop melakukan upaya busuk dan, jangan sekali-kali katakan bahwa kami tidak bisa hidup bersama dengan teman-teman dari kamu alasan mendasar bagi Tim Pemekaran kalau kami mau bangun kantor saja rakyat Kamu mereka minta dengan nilai uang trilionan Rupia maka membuat kami harus berjuang pemekaran kata itu tidak layak  digunakan.

Kesembilan: Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, dan pemerintah kabupaten Dogiyai bersama Tim
Pemekaran segera buka ruang dialog dan mengakomodir semua stakeholder/pemangku kepentingan yang ada guna mencari solusi yang terbaik kita duduk sama-sama dan katakan kita tolak pemekaran Mapia Raya.

( Penulis Adalah:Musa Boma )


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Designed By