Krisis
pendidikan di papua, yang sedang terjadi di hampir seluruh daerah yang ada di
provinsi papua barat maupun papua. dewasa ini masalah pendidikan sangat diprihatinkan.
lebih khususnya di kabupaten nabire, distrik siriwo. Belum hilang ingatan akan
perampasan dan pengangambilan hasil kekayaan alam siriwo secara illegal.
Disamping
itu daerah siriwo masih saja terjadi kasus lapar pendidikan. Yang artinya
bahwa, didaerah siriwo anak anak usia sekolah belum mendapatkan pendidikan yang
layak, dibandinkan dengan dengan daerah lain yang sudah mendapatkan pendidikan
yang layak seperti di bagian perkotaan. Ketika sekolah sekolah diperkotaan
proses belajar dan mengajar di mulai
beberapa sekolah di distrik siriwo, diantaranya SD INPRES Ugida, SD INPRES
Tibai, SD INPRES Epomani, SD INPRES Unipo dan SMP Negeri Siriwo, kegiatan
belajar dan mengajar belum juga dimulai dan hal ini pun bukan dikarenakan libur
sesuai dengan kalender pendidikan, tetapi realitas yang terjadi seperti
demikian.
Masalah
pendidikan dikabupaten nabire, distrik siriwo yang paling mendasar yang terjadi
dari awal distrik siriwo dimekarkarkan dari dari kabupaten nabire sampai dengan
saat ini dan masalah pendidikan ini pun, dikabupaten nabire bukan hanya terjadi
di distrik siriwo, akan tetapi ada
beberapa distrik yang mengalami masalah ini, beberapa distrik tersebut
diantaranya, distrik Dipa, dan Menou, kemudian
beberapa masalah yang sangat universal yaitu.
Pertama, kurangnya
tenaga pengajar yang memadai yang berada di tempat tugas ditempat dimana para
tenaga pengajar ditugaskan untuk mengabdi dan menjadi tenaga pengajar yang bisa
membebaskan orang papua penjarah kebodohan
Kedua, belum
ada fasilitas yang memadai seperti perumahan dinas, perpustakaan, lab computer,
lapangan olah raga sebagaimana sekolah sekolah di perkotaan.
Ketiga, belum
ada gedung sekolah disetiap kampung atau desa yang ada di dalam distrik siriwo,
dan distrik siriwo ada 6 kampung atau desa akan tetapi kampung yang memiliki
gedung sekolah hanya terdiri dari 4 kampung dan 2 kampung lainya belum memiliki
gedung sekolah dasar, bahkan gedung sekolah yang ada pun belum memiliki tenaga
pengajar.
Keempat,
tenaga pengajar yang ada pun tidak menetap ditempat tugasnya dan selalu berada
di kota walaupun belum ada libur sesuai dengan kalender pendidikan, sehingga
dalam satu semester kegiatan belajar dan mengajar biasanya dilakukan terkadang
berlangsung dua bulan atau tiga bulan dalam satu semester, sehingga para siswa
dan siswi benar benar mengalami lapar dan haus akan pendidikan.
Kelima, tenaga
pengajar hanya menerima gaji buta, mengapa dikatakan menerima gaji buta karena
guru yang adapun, selalu dikota dan tidak mengabdi tempat tugasnya, dan hanya
menerima jata beras dan dan gaji dikota.
Keenam,
tenaga guru yang ada pun kebanyakan terjun kedunia politik dan adanya juga yang
terjun kedunia birokrasi
Ketujuh, dengan
adanya beberapa masalah mendasar dari beberapa masalah pendidikan yang ada
membuat angka buta huruf semakin tinggi, kemudian banyak anak anak umur sekolah
yang tidak menerima pendidikan yang layak, selayaknya anak anak sekolah lain
dibagian perkotaan.
Karena
itu, kami meminta kepada pemerintah provinsi papua dan pemerintah pusat pada
umumnya dan pemerintah kabupaten nabire khususnya. agar segera mengatasi
masalah ini, bila tidak ditangani dengan segera, akan berakibat buruk dan
semakin banyak anak anak papua yang terpenjarahkan didalam penjarah kebodohan. maka dengan itu semakin banyak
generasi papua yang hilang dan tergilas dalam era globalisasi.
Hal
ini pun akan menjadi masalah yang berkepanjangan apabila tidak di tangani
dengan segera, maka pemerintah dalam ini pihak yang berkaitan yaitu, kementrian
pendidikan, dinas pendidikan dan kepala daerah, segera mencari akar persoalan
mengapa tenga pengajar tidak berada ditempat?, Mengapa angkah buta huruf di
papua semakin meningkat?. Jelas hal ini merupakan akar persoalan pendidikan
untuk itu pemerintah harus mencari akar persoalannya itu sebenarnya ada
terletak dimana. Mencari dan menemukan akar persoalan itu penting karena bila
ditemukan akar persoalan maka akan didapat juga jawaban daripada persoalan
pendidikan tersebut, kemudian dengan adanya jawaban maka, akan memampukan pihak
yang terkait untuk menjawab realitas pendidikan di papua ini.
Kini
saatnya juga untuk memikirkan berbagai jalan keluar, agar masalah dalam bidang
pendidikan ini tidak lagi terjadi jalan keluar yang perlu diupayakan
diantaranya, rumah dinas yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti
dilengkapi tv yang dilengkapi dengan dengan parabola, kendaraan roda dua,
memberikan intensif khusus, harus dilengkapi fasilitas fasilitas yang memadai
untuk menunjang pendidikan, harus di upayakan gedung sekolah di masing masing
kampung dengan tenaga guru yang memadai, bagi tenaga guru yang terjun kedunia
politik dan dan yang masuk di birokrasi itu sebaiknya tidak boleh diberikan
izin oleh pihak terkait, dan bila perlu diberikan skorsing atau sanksi sanksi sewajar
harus diterima sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila tidak ada
peraturan yang mengatur tentang hal itu, itu harus dirumuskan dalam perda,
perdasus, dan perdasi.
“Ditulis
Oleh Maximus Dogomo Mahasiswa USTJ, Jurusan Teknik Sipil”
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar