PENGURUS RPM SIMAPITOWA”KAMI MENOLAK DOB MAPIA RAYA

Pemekaran Kabupaten Mapia Raya yang sedang berjuang  oleh sekelompok  elit Politik lokal Mapia yang sedang berjuang ini, semestinya  mereka secara logika berpikir apa yang akan terjadi ke depan mengingat generasi ke depan tapi mereka tidak berpikir hal ini sangat aneh.

Hal ini,disampaikan oleh Yohanes Magai selaku Pimpinan organisasi  Siriwo,Mapia,Piyaiye, Top, dan Wanggar dia tanya bahwa, Kabupaten di buka untuk siapa? jawab dia, untuk orang lain k? karena jelas orang mee khususnya orang mapiha sudah habis di musnakan oleh politik di indonesia contah saja,pemilihan Bupati Punjak Jaya pernah menewaskan sekian banyak rakyat saat itu.

Dia juga pesan bilah kabupaten itu jadi berarti selamat hancurkan  tanahku Mapiha dan selamat jalan harta kekayaan alamku yang begitu mempersona.

Sisi lain, pihaknya menilai dengan adanya (DOB) nantinya akan dikuasai oleh orang lain baik dalam birokrasi maupun akademi karena kami belum siap di berbagai lini .

"Di wilayah Mapiha jumlah penduduk saja tidak memenuhi syarat. sisi lain juga menjadi satu kabupaten jumlah penduduk  harus syarat utama ini sudah tidak layak jadi kabupaten baru hal seperti itu harus pertimbangkan jangan asal urus.

Dengan melihat situasi ini, pemerintah harus bangun Sumber Daya Manusia (SDM) dulu. jangan pikir pemekaran kabupatean dan pemekaran itu bukan keinginan rakyat setempat," ujar yohanes fidelis magai mahasiswa STPK ST, YOHANES RASUL Jayapura selaku ketua  (RPM) SIMAPITOWA di jayapura.

Dijelaskan Yohanes, jika benar-benar kabupaten Mapiha Raya tersebut dimekarkan, maka sama halnya harapan bagi rakyat Mapiha akan pada posisi kehancuran, pembantaian, pemerkosaan, juga termarjinalkan sisi ekonomi, pendidikan, social dan budaya itu sudah harga mati.

Lebih dari itu semua tempat keramat akan digusur sehingga daerah sakral tersebut akan punah dan hilang tanpa jejak.

"Di daerah Mapiha itu terkenal dengan adat istiadat suku MEE yang sangat kental dan masih ada  jika pemekaran kabupaten itu terwujud, maka semua harapan suku Mee khususnya orang Mapiha akan hilang total.

Akan dihancurkan oleh situasi modern," tegas Magai.Sementara itu, rekan mahasiswa lainnya, Didimus Mote, membeberkan hal itu, sisi lain Kata tim pemekaran hendak membuka DOB Mapia Raya karena mau bangun kantor saja rakyat di wilayah Moanemani minta dengan nilai uang trilyunan rupiah kata tim pemekaran menurut Mote.

Kata yang mereka ungkapkan itu sungguh sangat tidak logis dan sebenarnya kami menilai sebagai intelektual kata ini sangat tidak pantas di ungkapkan tegas Mote.

Menurutnya, bupati kabupaten Dogiyai sebagai kepala daerah dan kosong satu di wilayah itu  mesti tahu peraturan-peraturan yang sedang berlaku di NKRI ini.

Jika hendak mengeluarkan rekomendasi dari kabupaten induk untuk mau mekarkan satu kabupaten baru, berarti kabupaten induk harus umur 25 tahun baru bisa itupun ktiteria menjadi ukuran utama kata dia.

"Bupati Dogiyai harus belajar banyak tentang tata pemerintahan. Ini baru Sembilan  tahun kok mau lompat-lompat. Jangan buta-buta, ini sangat aneh sekali," ujarnya.

Lanjut Mote, Pemda tidak pernah berhenti untuk mau menghadirkan kabupaten baru pihaknya baru saja mekarkan beberapa distrik yaitu Timepa, Deneiode, Iyaimaida dan Adaipe. Namun itu, pihaknya sebagai anak daerah menilai sangat tidak pantas lagi untuk memekarkan distrik.

"Karena setelah mekarkan Distrik, guru-guru sekolah dasar (SD) akan  di pindakan kerja di kantor distrik ini sudah jelas karena sudah tidak ada tenaga kerja di kantor disana. Di sekolah yang ada disana akan kekosongan guru-guru. Itu akan korbankan generasi muda sebagai anak negeri asal di situ tidak mau korbankan adik-adik saya yang masih di bangku SD maupun SMP, maka pemekaran distrik juga saya dengan tegas tolak," tandasnya Mereka menilai ketidakmampuan pemerintah daerah membangun Dogiyai selama 9 tahun untuk mau mengelabui semua itu Bupati mengeluarkan rekomendasi kepada tim pemekaran agar menyiapkan berbagai kesiapan dan persiapan sepertinya administrasi.

"Tim pemekaran diketuai oleh Paskalis Butu selaku Kabag Pemerintahan Kabupaten Dogiyai dengan bapak bupati Willem Kegiye bersama dengan beberapa intelektual lainnya," kata Mote.

Untuk diketahui, penolakan atas pemekaran Mapiha Raya ini telah dinyatakan terlebih dahulu oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Seruan penolakannya secara moral itu dapat disampaikan Gubernur Papua kepada publik dan dimuat oleh media harian umum Cenderawasih Pos, edisi Senin 03 November 2014 lalu.

"Jadi, aksi penolakan tegas kami atas Pemekaran Mapiha Raya ini merupakan dukungan kepada Bapak Gubernur. Dan rakyat Mapiha menghendaki adanya pembangunan menuju Papua yang sungguh-sungguh bangkit, mandiri dan sejahtera," kata  kosong satu Papua.

Dikemukakan aspirasi penolakan ini atas kesepakatan bersama para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh intelektual, tokoh perempuan, pelajar, mahasiswa, bersama para leluhur, menyatakan dengan tegas menolak rencana pemekaran kabupaten Mapiha Raya ini.

Di tempat yang berbeda Musa Boma ketua Tim penolakan pemekaran Mapia Raya melalui selurer menyatakan bahwa, Tim pemekaran itu saya sudah komonikasi karena di wilayah Mapia semua lini belum maka kita siapkan SDM itu dulu.

Saya pernah minta kita duduk bersama bicara dan satukan persepsi, dan saya juga minta audensi bersama Gubernur, DPRP, MRP, dan dilibatkan seluruh Mahasiswa Papua lebih khusus Mahasiswa Mapia itupun mereka tidak respon secara positif  dari tim pemekaran saya pikir ini langkah terhormat yang saya lakukan tapi mereka tidak terima.

Selamat berjuang Musa bilang, bilah semua tawaran dari saya tak mau terima berarti  ketiga itu terjadi korban rakyat Maa Mapiha berarti  pihak tim pemekaran mau tidak mau suka tidak harus bertanggunjawab. Dan bilah Tak mau bertanggun jawab jalangkan dengan gaya dan cara mu yang kamu miliki kata ketua tim penolakan pemekaran kabupaten Mapia Raya Musa Boma.

PENULIS  ADALAH :MUSA BOMA MAHASISWA  UNIVERSITAS CENDERAWASIH FAKULTAS FISIP