Sumber:MajalahWiyaimana
54 tahun Papua Barat dianeksasikan ke dalam NKRI
sejak 1 Mei 1963, awal mulainya Pembunuhan Penindasan pemusnahan Ras melanesia
di Papua Barat secara sistematis, masif dan terustruktur dilakukan oleh negara
di tanah ini. Rakyat Papua Barat tidak memiliki Ruang Demokrasi untuk
menyampaikan pendapat secara bebas atau mengexpresikan keinginanya sesui dengan
hati nurani. Hak politik terus dibungkam, hak ekonomi terus curi, hak sumber
daya alam dimilikinya terus diexplorsi, hak tanah adat terus dirampas dan hak
untuk hidup dibatasi dengan paksa menggunakan alat negara, dengan stikmanisai OPM,
GPK Separatis dan KKB.
Tidak ada ruang bagi rakyat Papua Barat,untuk hidup secara bebas
menikmati kekayaan yang melimpa di tanah ini. Segala bentuk dan siasat kolonial
Indonesia untuk menghalangi perjuangan pembebasan West Papua merupakan bagian
dari memperkokoh pendudukan kolonial Indonesia dan sebagai wujud dari praktek
neo kolonialisme yang sedang berlangsung diatas tanah Papua. Rakyat West Papua
harus menolak setiap tawaran kebijakan pembangunan Indonesia di West Papua yang
penuh dengan rekayasa.Bahwa tidak akan pernah ada keberhasilan pembangunan
Indonesia di West Papua selama hak penentuan nasib sendiri belum terlaksana.
Sebab, rakyat West Papua memiliki konsep ideologi pembangunan sendiri dalam
perspektif West Papua-Melanesia. Oleh sebab itu rakyat West Papua mendesak
Pemerintahan Joko Widodo untuk menghentikan kebijakan kolonialisme dan
kapitalisme di teritori West Papua.
Disisi
lain semakin kita ditindas dan dibunuh semaikn maju perjuangan kita. Dukungan
dan solidaritas masyarakat internasional terhadap perjuagan rakyat papua untuk
keluar dari penindasan dan penjajahan klonialisme Indonesia saat ini menjadi
perhatian serius oleh masyarakat internasional. Kesadaran saudara saudari kita
di Melanesia lebih khusus dan secara umum Negara-negara kawasan di pasifik
sudah memahami atas pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal ini telah terbukti
dengan ditetapkan Isu West Papua menjadi salah satu agenda dari 4 (Empat)
agenda utama yang akan dibahas dalam forum pasifik Island Forum (PIF) pada
tanggal 7-11 September 2015 di Port Moresby PNG. Ada 3 (Tiga) isus west papua
yang menjadi agenda utama dalam pertemuan komite yang disampaikan oleh
sekertaris jendral PIF adalah.
1.) Masalah pelanggaran HAM di Papua Barat
2.) Pembentukan Tim atau Misi pencari fakta ke Papua untuk melihat keadaan yang sesungguhnya
3) Mendorong dan mengangkat ISU Self Determination ( hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat Ke Dekolonisasi.
1.) Masalah pelanggaran HAM di Papua Barat
2.) Pembentukan Tim atau Misi pencari fakta ke Papua untuk melihat keadaan yang sesungguhnya
3) Mendorong dan mengangkat ISU Self Determination ( hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat Ke Dekolonisasi.
Maka menyikapi beberapa hal tersebut diatas kami Badan Pengurus
komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat daerah (PRD) wilayah
Mimika melakukan Aksi ditempat dalam rangka penandatanganan petisi dukungan
menuju PIF maka mengundang semua Orang Papua untuk ikut hadir dalam kegiatan
yang akan di selenggarakan pada :
Hari
: Selasa 01 September 2015
Jam : 09 : 00 Wpb Sampai selesai
Tempat : Kantor KNPB dan PRD wilayah Bomberay.
Demikian seruan Aksi dan atas kehadirannya di sampaikan
terimakasih
Timika, 29 Agustus 2015
Kordinator Lapangan
YANTO AWERKION SEM UKAGO
Ketua I KNPB Timika Sekjen Umum KNPB Timika
PERLEMEN RAKYAT DAERAH PRDM MIMIKA
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT KNPB WILAYAH MIMIKA
ABIHUT DEGEI STEVEN ITLA
Ketua Umum PRD wilayah Mimika Ketua Umum KNPB Wilayah Mimika
Timika, 29 Agustus 2015
Kordinator Lapangan
YANTO AWERKION SEM UKAGO
Ketua I KNPB Timika Sekjen Umum KNPB Timika
PERLEMEN RAKYAT DAERAH PRDM MIMIKA
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT KNPB WILAYAH MIMIKA
ABIHUT DEGEI STEVEN ITLA
Ketua Umum PRD wilayah Mimika Ketua Umum KNPB Wilayah Mimika

Tidak ada komentar:
Posting Komentar