Sekrtariat
:Jln.Sorong No.01 (Asrama Nayak Kakey) Contaks person: 082198389535
- “SERUAN MORAL PENOLAKAN MAPIA RAYA;
Memorial Passionis Massa Lalu Tak
Pernah Kami Lupakan Karena, Beberapa peristiwa Buruk yang pernah kami alami
Dimasa lalu membuat kami masih Tarauma dengan kejadian itu. Contoh Kasus
peristiwa perang gejolak77, Mapanduma Berdara, Wamena,berdarah 6 Oktober tahun 2000
serta 1969 kasus (PEPERA) dan beberapa kasus yang lainnya. Maka kami”yang
tergabung dalam solideritas toko Agama,Toko Adat, toko Prempuan, Toko Pemuda, Pelajar,
Mahasiswa dan Tulang putih, Arwa leluhur bersama Alam mesesta dengan tegas
menolak upaya busuk pemekaran Mapia Raya
yang di perjuangkan oleh Paskalis Butu
Kabag Pemerintahan, Willem Kegiye Kepala Dinas Kependudukan Dogiyai bersama
kawan-kawannya itu. Namun kondisi Rill ada saat ini, Elit Politik Sang Raja
Kecil (Penguasa Kabupaten Dogiyai) Terus menginginkan Agar jadi (DOB) baru itu.
Dengan pake alasan yang sangat diluar
logika bahwa di dogiyai daerah tidak sangat cocok maka kita di wilayah mapia harus
mekarkan elit politik memaksakan kehendak yang bernuasa politik tanpa melihat
keselamatan rakyatnya yang punya hak ulayat .Masyarakat adat yang punya hak
Ulayat telah melakukan penolakan keras pemekaran atas uyapa busuk
itu.Pertanyaannya adalah apakah pemekaran Mapia Raya itu kebutuhan Masyarakat
yang bersifat memaksa???
Jayapura, 3/10/2015 (Jubi - Gubernur
Provinsi Papua, Lukas Enembe menolak semua usulan Daerah Otonomi Baru
“Rakyat Papua tidak membutuhkan Pemekaran di tanah
Papua. untuk itu, saya menolak seluruh usulan Daerah Otonomi Baru,” kata
Gubernur Lukas Enembe melalui kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi
Papua, Sendius Wonda lewat press Rilis kepada wartawan, di Jayapura, Kamis
(3/10). Jayapura.
Penolakan kami atas Pemekaran Mapia Raya ini telah
dinyatakan terlebih dahulu oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Seruan
penolakannya secara moral itu dapat disampaikan Gubernur Papua Kepada Publik
dan dapat dimuat oleh media harian umum Cenderawasih Pos, edisi Seni, 03
November 2014 lalu. Jadi aksi penolakan tegas kami atas pemekaran Mapia Raya
ini merupakan dukungan kepada Bapak Gubernur untuk penolakan Pemekaran Kabupaten
dalam membangun Papua yang sungguh-sungguh bangkit, mandiri dan sunguh-sungguh
sejahtera kata kosong satu Papua.
Ketua Sinode Gereja
Kemah Injil (Kingmi) Tanah Papua, Pendeta Benny Giay kembali mengritisi
kebijakan pemekaran Kabupaten yang dilakukan Pemerintah Indonesia bersama tim
pemekaran yang ada di setiap kabupaten termasuk Tim Pemekaran Mapia Raya di
tanah Papua. Benny menilai, pemekaran di tanah Papua tidak memberi banyak
mafaat bagi orang asli Papua. Stop sudah”
Tegas Giyai Jakarta
bikin pemekaran di Papua, dia bawah tanah dari jakartakah? Tidak. Demikian
ditegaskan Doktor Benny dalam orasi ilmiah pada senat terbuka dalam rangka
wisuda sarjana Sekolah Tinggi Teologi (STT) Walter Post Jayapura Kampus II
Nabire tahun ajaran 2014/2015 di Gereja Efata Karang Tumaritis Nabire Papua,
Jumat, (6/3/2015).
Dijelaskan, Pemekaran Kabupaten dan Provinsi di Tanah Papua dilakukan Jakarta selama Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus). Ia (pemekaran) adalah cara lain Jakarta bekerja sama tim pemekaran untuk membawa datang orang untuk mengambil hak-hak orang asli Papua.
Dijelaskan, Pemekaran Kabupaten dan Provinsi di Tanah Papua dilakukan Jakarta selama Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus). Ia (pemekaran) adalah cara lain Jakarta bekerja sama tim pemekaran untuk membawa datang orang untuk mengambil hak-hak orang asli Papua.
Ayo Pace, Mace, Adik, Kaka,
Mari satukan Bariasan Perlawan Penolakan Pemekaran dan mari kita selamatkan
kita punya alam dan daerah dari genggaman Musuh Mari bergabung dan Lawan
Pemekaran Berwajah Pemerintah Jakarta, Berwajah Tim Pemekaran Mapia Raya Sendiri
itu.
Mengetahui
Mahasiswa Asal Dogiya bersama, Rakyat,
Tokoh Agama, Adat, Pemuda, Perempuan Tokoh
Intelektual bersama Leluhur dan Arwa di Tota Mapiha

Tidak ada komentar:
Posting Komentar