BUPATI PUNCAK JAYA HARUS BERSIKAP BIJAKSANA

Penulis: MusaBoma

Jayapura, Selasa, (10/02/15)—Jubi Dosen Antropologi Fakultas Fisi Uncen Abepura mengatakan, Bupati Puncak Jaya harus segera mengambil sikap bijaksana dalam membangun pembangunan warga di daerahya, pedalaman Papua. Hal ini diuangkapkan Pak Goo untuk menangkapi Kejikan Bupati Wamena terkait upaya membukanya Makodam Brimob Terbesar itu.  

Demi terciptanya perdamaian bersama di Papua, pihaknya mengusul tiga hal mendasar kepada Bupati Puncak Jaya yakni: Pertama, Pak Bupati bukan meniadakan Brimob tetapi jika mersa dibutuhkan bisa mendatangkan Brimob dari Polda Papua. Tapi tidak dengan mendirikan Markas Makodam Brimob Terbesar (Makobes) di wilayah Puncak Jaya.

“Jika Bupati mengambil kebijakan itu karena alasan akan keamanan, maka mintalah Brimop Papua yang selama ini mereka bekerilya di Kota Jayapura kepada Kapolda Papua. Jadi tidak dengan mendirikan Makobes karena ini bukan solusi komprehensif atas semua masalah daerah. Ini hanya menamba masalah dan nyawa barus saja.

Kedua, upaya mendirikan Makobes ini hanya memelihara dan lebih menciptakan peluang kekerasan  militer di Papua. Seperti yang telah diketahui bersama dalam sejarah bahwa telah terjadi operasi militer secara besar-besaran dan tidak manusiawi sejak 1 Maret 1963, 1969-1970-an sampai pada tahun 1980 an terhadap rakyat termasuk rakyat asli di Wamena. Bahkan setelah rakyat melawati peristiwa brutaalis itu, 200-an hingga sekarang pun, rakyat di Wamena ini masih sering dibunuh secara halus dan diam-diam oleh Brimob.  

Jika Makobes ini didirikan berarti kemungkinan rakyat akan selalu mencurigai penambahan Makodam itu sebagai tindakan pemerintah termasuk Militer Indonesia untuk meningkatkan upaya pembunuhan terhadap rakyat secara berkelanjutan. Sebelum membangun Makodam saja banyak rakyat di wamena selalu dikorban secara brutal dengan alat negara. Apalagi setelah pembangunan Makodam itu dibangun di sana. Maka usul saya untuk Bupati adalah mengambil suatu kebijakan itu harus bersumber dari rakyat untuk rakyat.

Bupati perlu memahami mekanisme secara baik. Biasanya suatu kehadiran tertentu itu bersumber dari legalitas pengakuan rakyat. Sebelum merealisasikannya, pengakuan rakyat sepeti itu biasanya melalui persetujuan DPR, MRP dan kemudia diteruskan pimpinan tertinggi atau kepada Polda Papua. Jika suatu hari terjadi operasi milter secara besar-besar karena telah dibukanya Makodam itu, itu adalah tanggung jawab Bupati.

Ketiga adalah pembunuhan krakter rakyat Papua. Pembangunan Makodam itu jelas-jelas sebagai bentuk pemaksaan yang mengakibatkan pembunuhan krater rakyat Papua. Jadi jika rakyat telah menyatakan tolak secara tegas terhadap mau dibukanya Makobes di Waena berarti itu yang benar. Mau cari kebenaran apa lagi. Tegasnya. (Ernest).