Lembaga Dewan Adat Mee Kab Dogiyai Tanyakan Pembagian Afirmasi Dana Otonomi Khusus Anggaran 2016 Dan 2017

Terlihat  Foto di depan Kantor Lembaga Dewan Adat Mee Kabupaten Dogiyai bersama Masyarakat Adat yang bersal dari KAMAPI (Kamuu Mapia Piyeiye) ( Dok kantor Adat)

DOGIYAI, MAJALAHMAPAPUA--Ketua Lembaga Lembaga Dewan Adat Mee-Kabupaten Dogiyai, Germanus Goo, SE, mempertanyakan Pembagian Afirmasi Dana Otonomi Khusus 6%  dari total anggaran untuk tahun 2016 dan 2017 bagi Lembaga Keagamaan. Lembaga Adat Asli Papua khusus Dogiyai dan Perempuan. Disini saya datang dan tanyakan kepada Pemerintah Daerah bahwa Pembagian Afirmasi Dana Otonomi Khusus itu untuk khusus Lembaga Dewan Adat Mee Kabupaten Dogiyai masih belum lihat maka untuk itu yang dua tahun punya (Tahun 2016 dan 2017 ) Dana itu di kemanakan tanya dia

Hal itu disampaikan oleh Germanus Goo kepada MAJALAHMAPAPUA 01/09/2017 di kantor dewan Adat Dogiyai, kami datang untuk mau mempertanyakan karena pengalokasian dana pada tahun 2015 kami sudah terima dan kami sudah bangun Kantor dan Pagarnya dewan adat katanya.

Dengan itu, untuk tahun  2016 dan 2017 ini kami masih belum tahu maka coba Pemerintah Daerah segerah mempertanggungjawabkan. Kami sudah tahu kami punya bagian 6% dari pengalokasian dana Otonomi Khusus yang harus kami dapat yang akannya di bagi menjadi tiga yakni Lembaga  Adat Asli Papua khusus Dogiyai, Lembaga Keagamaan dan Perempuan jelasnya

  

Disini kami ingin sampaikan bahwa di daerah ( KAMAPI) bisa hadir Pemerintah hanya karena kami rakyat adat. Pemerintah itu tamu yang harus menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat Adat dengan kebiasaannya yang ada di daerah ini. Pemerintah dan DPRD Jangan berbohon kepada Rakyat sendiri yang memilih menjadi kepala daerah dan dewan

Karena Pemerintah dengan Dewan yang ada ini di kasih makan oleh Rakyat. Mengapa...? Pemerintah dan DPRD itu ada karena ada Rakyat  dan Pemerintah dan DPRD itu dipilih oleh rakyat dengan hati nuraninya maka harus melihat dan memperhatikan rakyatnya juga dengan hati nurani

Hal ini harus di mengerti oleh kedua pihak baik eksekutif dan Legislatif jelas bahwa tidak mungkin Pemerintah ada kalau masyarakat adat tidak ada di daerah ini.  Pemerintah dan dewan yang Sedang duduk di kursi Eksekutif Dan Legislatif hanya karena rakyat.

Sekretaris Umum LDAM-Kab. Dogoyai,  Alexander Pakage, menyatakan bahawa jangan main-main dan tipu-tipu kami,  karena kami juga sudah tahu semua program pembangunan yang di jalankan oleh Pemerintah yang sebagian pembanguan fisiknya sudah tidak berjalan sesuai dengan di bicarakan selama ini.

 Kami sudah tahu masalah dana itu, tegasnya. Disini kami ambil contoh, misalnya besar Anggaran Dana Otonomi Khusus untuk tahun 2014 itu kan kabupaten Dogiyai dapat  Rp.109.139.654.000 (Seratus Sembilan Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah),  di kalikan dengan  6%,  hasilnya  Rp.  6.548.379.240  (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

Hasil ini di bagi ketiga Lembaga sesuai peraturan Gubernur Papua Nomor 05 Tahun 2014 tentang  Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Kabupaten/ Kota sepropinsi Papua Tahun Anggaran 2014 berarti kami masing-masing Lembaga mendapatkan  Rp. 2.182.793.080  (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh dua juta  tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) untuk masing-masing lembaga, itu hanya Contoh yang kami jelaskan 

Oleh sebabnya sekali lagi kami mempertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai, dalam hal ini Dinas yang terkait yang sudah kasihkewenangan tolong kasih penjelasan, lewat dinas mana dan porsi kami untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 di kemanakan..? Entah total anggarannya sudah naik pada tahun 2016 dan 2017 atau tidak tidak, tetapi khusus untuk porsi kami yang 6%  yang hasilnya akan di bagikan kepada ketiga lembaga itu pasti ada dan tetap sehingga musti pemerintah harus kasih penjelasan yang pasti dan transparan agar kami juga bisa mengetahuinya.  

Ketua II LDAM-Kabupaten Dogiyai, Yulianus Agapa, A.Md menambahkan lagi bahwa sementara kalau pemerintah masih tidak memberikan penjelasan atas alokasi dana 6% yang sudah tetapkan dari Pemerintah Propinsi berarti kami tetap tagi terus, karena hal pengalokasian dan pembagian afirmasi dana Otonomi khusus 6% untuk Kelembagaan Agama, Kelembagaan Adat Asli Papua dan untuk Perempuan ini sudah di tetapkan dari Pemerintah Propinsi melalui Peraturan Gubernur.

Kami disini bukan mengada-ada tetapi kami disini datang mempertanyakan apa yang menjadi hak kami sebagai Lembaga Dewan Adat Mee-Kabupaten Dogiyai yang sebagai lembaga yang mewadahi dan mengorganisir Masyarakat Adat Asli Mee Kabupaten Dogiyai yang ada di ketiga Wilayah besar yang di sebut dengan KAMAPI (Wilayah Kamuu, Wilayah Mapia dan Wilayah Piyaiye)

 ( Musa Boma )